tap mpr tentang referendum yang tidak sesuai dengan pasal 37 uud 1945 termasuk penyimpangan terhadap konstitusi pada masa

ORDE BARU

    MPR berketetapan tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadap UUD 1945 serta akan melaksanakannya secara murni dan konsekuen (Pasal 104 Ketetapan MPR NO. 1/MPR/1983 tentang tata tertib MPR). Hal ini bertentangan dengan Pasal 3 UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk menetapkan UUD dan GBHN, serta Pasa 37 yang memberikan kewenangan kepada MPR untuk mengubah UUD 1945.
    MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang REFERENDUM yang mengatur tata cara perubahan UUD yang tidak sesuai dengan Pasa 37 UUD 1945.
    Adanya KKN (Korupsi-korupsi, Kolusi, Nepotisme).
    Kesenjangan pembangunan antara Pusat dan Daerah.
    Menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan.
    Tidak ada kebebasan berorganisasi dan Pers.
    Pemilu tidak berazaskan Luber dan Jurdil.
    Terlalu Birokrasi dalam pemerintahan dengan didasarkan pada prinsip ABS (Asal Bapak Senang).
    Terjadi kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dan penduduk asli sebagai dampak negatif program Transmigaris.